HAKIKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

·      Pengertian Bangsa

-   Ernest Renan: bangsa adalah kesatuan yang terdiri dari orang yang saling merasa setia kawan. 

-  Ben Anderson: Komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas dan berdaulat.

-  Otto Bauer: satu persatuan yang timbul karena persamaan nasib.

- Soekarno: syarat terbentuknya suatu bangsa adalah persatuan antara orang dengan tanah air

- Ilmu Antropologi: pengelompokan manusia yang keterkaitannya dikarenakan adanya kesamaan fisik, Bahasa, dan keyakinan

-          Secara politis: pengelompokan manusia yang keterkaitannya dikarenakan kesamaan nasib dan tujuan.

-          Menurut KBBI: Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan Bahasa serta wilayah tertentu di muka bumi.

·      NEGARA

Secara Etimologis Negara berasal dari kata Nagari atau Nagara yang berarti kota, desa, daerah, wilayah, atau tempat tinggal seorang pangeran. Sedangkan menurut Roger H. Soltau: Negara adalah alat (agency) atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan Bersama, atas nama masyarakat.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya menurut Harold J. Laski berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada Individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

·      Tujuan Negara

-          Mewujudkan keamanan dan kebahagiaan bagi rakyatnya

-          Memungkinkan rakyatnya mengembangkan daya ciptanya secara bebas.

Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum Dalam Pembukaan  UUD 1945 Alenia IV, yang mencakup tujuan umum dan tujuan khusus

“.. membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social..”

·      Sifat-Sifat Negara

-          Memaksa, negara dapat memaksakan segala aturan yang ditetapkan untuk ditaati oleh semua orang yang ada di negeri itu.

-          Monopoli, negara memiliki hak monopoli dalam pengelolaan urusan-urusan tertentu.

-          Mencakup Semua, kekuasaan negara berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara itu tanpa terkecuali.

·      Fungsi Negara     

Fungsi Minimum yang Mutlak harus dimikiki:

-          Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan Bersama dan mencegah bentrok-bentrok dalam masyarakat.

-          Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

-          Menyelenggarakan pertahanan untuk menjaga kemungkinana serangan dari luar dengan alat pertahanan

-          Menegakkan Keadilan

·      Menurut Charles E. Mirriam

-          Keamanan eksternal, mencegah ancaman dari luar

-          Ketertiban Internal, ketertiban dalam negeri

-          Keadilan bagi seluruh warga negara

-          Menjamin kebebasan tiap warga negara berdasarkan hak asasi manusia

·      Bentuk Negara

a.       Kerajaan (monarki)

-          Pengangkatan kepala negara dilakukkan berdasarkan garis keturunan atau hubungan darah.

-          Raja sebagai kepala Negara, sedangakan kepala pemerintahannya adalah perdana Menteri,

Keduanya tunduk pada aturan Undang-undang Dasar.

Contoh negara yang bentuk negaranya kerajaan adalah Jepang, Thailand, Inggris, Brunai Darussalam, Malaysia, dll

b.      Republik

-          Kepala Negara ditentukan dengan pemeilihan langsung oleh rakyat atau tidak langsung (melalui wakil-wakil rakyat).

-          Kepala negara republik biasanya disebut presiden, ketua, atau dengan istilah lain  yang sesuai dengan Bahasa setempat.

Contoh negara dengan bentuk negaranya Republik adalah Indonesia, Amerika Serikat

·      Susunan Negara

-          Bangunan atau susunan sebuah negara dapat ditinjau dari unsur-unsur yang ada dalam negara yang mencakup susunan Rakyat, susunan wilayah, dan susunan Pemerintah.

-          Susunan Negara dibedakan menjadi Negara Kesatuan dan Negara Federal (serikat)

·      Negara Kesatuan

Ciri- cirinya:

-          Memiliki kesatuan Wilayah utuh

-          Memiliki satu pemerintah pusat

-          Memiliki kedaulatan eksternal dan internal

Sistem yang dijalankan oleh negara kesatuan dalam menjalankan pemerintahannya yaitu:

-          Sentralisasi

-          Desentralisasi

-          Dekosentrasi

·      Negara Serikat (Federal)

Negara serikat atau negara federal oleh Wheare (Sunarso dkk, 2013:25) diartikan sebagai pembagiaan kekuasaan negara antara pemerintahan federal atau pemerintahan pusat dan pemerintahan negara bagian.

·      Unsur – Unsur Negara

1.      Rakyat

2. Wilayah
3. Pemerintahan Yang Berdaulat

·      Warga Negara

-            Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1

       Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

-            Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 2

       Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

·      UU KEWARGANEGARAAN

-          Pasal 26 ayat (3) UUD 1945

            Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

-          Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dirinci dalam pasal 4.

·      ASAS YANG DIANUT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

1.      Asas ius sanguinis (law of the blood)

            berdasarkan keturunan

2.      Asas ius soli (law of the soli)

            berdasarkan tempat kelahiran

3.      Asas kewarganegaraan tunggal

            satu kewarganegaraan bagi setiap orang

4.      Asas kewarganegaraan ganda terbatas

dua kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam undang-  undang.

·      Beberapa Asas Khusus Yang Juga Menjadi Dasar Penyusunan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Ri

1.      Asas kepentingan nasional

2. Asas perlindungan maksimum
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan
4. Asas kebenaran substantif
5. Asas nondiskriminatif
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
7. Asas keterbukaan
8. Asas publisitas

·      Proses berbangsa dan bernegara

1. Perjuangan melawan penjajah
2. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908
3. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
4. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

·      Kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara

1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara RI
2. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional
3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional
4. Ketahanan Nasional sebagai pendekatan konsepsional

·      Hak dan kewajiban warga negara

Hak Warga Negara:

A.    Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak (Pasal 27 ayat 2)

2. Hak mengeluarkan pendapat (Pasal 2 ayat 1)
3. Hak beragama (pasal 29 ayat 2)
4. Hak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1), dll

Kewajiban Warga Negara:

A.    Ikut serta dalam upaya bela negara (Pasal 27 ayat 3)

2. Menghormati HAM orang lain (Pasal 28 J ayat 1)
3. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1).
4. Wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2), dll.

 

 HAK ASASI MANUSIA

 

·      Pengertian HAM

Potensi mendasar yang dimiliki manusia bersifat kodrati dan hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat.

-          Menurut Tap MPR No. XVII/1998, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan YME.

-          Menurut UU No.39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

-          HAM meliputi hak azasi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan sebagainya.

-          HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia, yang tampanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia (Jan Materson);

-          HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati (John Locke)

·      Karakteristik HAM

1.      QODRAT       : Anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat.

2. HAKIKI         : Melekat pada setiap manusia, tanpa memandan latar belakang kehidupannya.
3. UNIVERSAL: Berlaku umum
4. TIDAK BOLEH DICABUT: Harus ada dalam keadaan apapun.
5. TIDAK DAPAT DIBAGI      : Tidak dapat diwakili, dialihkan ataupun dipisah-pisah

·      Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia

1.      Universal

2.      Melekat (Inalienable)

3.      Tak Terpisahkan/ Tidak Dapat Dibagi-Bagi (Indivisibility )

4.      Non Diskriminasi

5.      Kesetaraan (Equality)

6.      Saling Tergantung (Interdepedency)

7.      Tanggungjawab (Responsibility)

·      Ham Di Indonesia

1. HAM terdiri dari 10 hak asasi dan 4 kewajiban dasar
2. HAM sesuai dengan agama dan budaya
3. HAM dibatasi oleh aturan perundang-undangan
4. HAM menjadi Program Nasional
5. HAM diperkuat oleh konstitusi dan institusi

·      Perkembangan Ham Di Indonesia

-          Masa Demokrasi Liberal

a.       Kehidupan rakyat sipil sangat demokratis

2. Ditandai dengan Pemilu yang paling demokratis
3. Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 adalah 2 dari beberapa konstitusi yang telah berhasil memasukan hak azasi seperti dalam keputusan PBB ke dalam Piagam Konstitusi

-          Masa Demokrasi Terpimpin

a.       Hak mengeluarkan pendapat mulai dibatasi

2. Beberapa surat kabar dan partai (PSI dan Masyumi) dibubarkan secara sepihak oleh presiden.
3. Hak azasi ekonomi mulai diabaikan.

-          Masa Demokrasi Pancasila

a.       Awal Orde Baru ada harapan besar untuk menuju proses demokratisasi.

2. Kebebasan politik mulai diabaikan untuk menunjang ekonomi.
3. Pengekangan pers dimulai lagi
4. Dominasi militer, sehingga mulai muncul beberapa tindak kekerasan.

-          Pasca Reformasi

a.       Kebebasan pers dan berpendapat mulai diperhatikan.

2. Dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI.
3. Supremasi hukum dan pembebasan para Tahanan Politik.

·      Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang  termasuk Aparat Negara baik disengaja maupun        tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 Ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

·      Instrumen Utama HAM Nasional

-      Undang-Undang Dasar 1945

-      TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM

-      UU No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak

-      UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

-      UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

-      UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

-      UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

-      UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

·         HAM Dalam UUD 1945  

1. Pembukaan UUD 1945 pada Alinea I

       Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

2.    Batang Tubuh UUD 1945 pada Pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 34’

 

·      10 Hak Asasi Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

1. Hak untuk Hidup
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
3. Hak Mengembangkan Diri

4. Hak Memperoleh Keadilan

5.      Hak Atas Kebebasan Pribadi

6. Hak Atas Rasa Aman

7. Hak Atas Kesejahteraan

8.      Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

9.      Hak Wanita

10. Hak Anak

 

 

           

·      Empat Kewajiban Dasar

1.    Wajib patuh pada Peraturan Perundang-undangan , hukum tak tertulis dan hukum internasional HAM yang telah diterima Indonesia

2.    Wajib ikut serta dalam upaya bela negara

3.    Wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

4.    Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang

·      Instrumen Internasional Duham, Kovenan Hak Sipil Politik Dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

-          HAK SIPIL:

1.         Hak untuk menentukan nasib sendiri

2.         Hak untuk hidup

3.         Hak untuk tidak dihukum mati

4.         Hak untuk tidak disiksa

5.         Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang

6.         Hak atas peradilan yang adil

-          HAK-HAK POLITIK:

1.         Hak untuk menyampaikan pendapat

2.         Hak untuk berkumpul dan berserikat

3.         Hak untuk mendapatkan persamaan di depan umum

4.         Hak untuk memilih dan dipilih

-          HAK EKONOMI DAN SOSIAL:

1.         Hak untuk bekerja

2.         Hak untuk mendapatkan upah yang sama

3.         Hak untuk tidak dipaksa bekerja

4.         Hak untuk cuti

5.         Hak atas makanan

6.         Hak atas perumahan

7.         Hak atas kesehatan

8.         Hak atas Pendidikan

9.         Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat

10.       Hak untuk memperoleh perumahan yang layak

11.       Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai

·      Hak Asasi Manusia Yang Tidak Dapat Dikurangi

-          Hak Hidup

-          Hak untuk tidak disiksa

-          Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani

-          Hak beragama

-          Hak untuk tidak diperbudak

-          Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum

-          Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999)

·      Kewajiban Negara dalam Hukum HAM Internasional

a.       Kewajiban Menghormati (to respect)

2. Kewajiban Melindungi (to protect)
3. Kewajiban memenuhi  (to fulfill)

·      Hambatan penegakkan HAM

a.       Faktor Kondisi Sosial-Budaya.

2. Faktor Komunikasi dan Informasi,
3. Faktor Kebijakan Pemerintah.
4. Faktor Perangkat Perundangan.
5. Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).